Penetapan hak atas tanah masyarakat adat di Brasil masih tertinggal seiring Presiden Lula berjanji untuk menyelesaikan 14 proses dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Namun, dalam lebih dari satu tahun berkuasa, ia baru berhasil menetapkan 10 proses saja.
April 2024 – Presiden Luiz Inácio Lula da Silva bertemu dengan delegasi yang terdiri dari 40 pemimpin adat dari berbagai wilayah Brasil pada Kamis (25) sore di Palácio do Planalto. Pertemuan tersebut terjadi selama penyelenggaraan edisi ke-20 dari Acampamento Terra Livre (ATL) – yang merupakan mobilisasi adat terbesar di negara tersebut – dan diakhiri dengan pembentukan Satuan Tugas untuk mempercepat penetapan hak atas tanah.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah aksi massa di mana delapan ribu orang Masyarakat Adat dan Gerakan Masyarakat Sipil memenuhi area pusat kota dengan nyanyian dan seruan penuh semangat kepada pemerintah untuk mempercepat penetapan hak atas tanah dan penghentian proyek besar yang mengancam wilayah mereka. Aksi unjuk rasa tersebut berakhir di Praça dos Três Poderes, di mana kelompok-kelompok organisasi adat melanjutkan protes mereka selama pertemuan berlangsung.
Fotos: Kamikia Kisedje
Artikulasi Masyarakat Adat Brasil (APIB) telah mengkritik janji pemerintah yang gagal menyelesaikan penetapan hak atas tanah untuk 14 wilayah adat dalam 100 hari pertama pemerintahan Lula. Dalam lebih dari setahun, hanya sepuluh wilayah yang berhasil ditetapkan, sementara banyak lainnya masih menunggu. Selain itu, mereka memperingatkan pembahasan di Kongres mengenai sebuah undang-undang yang bisa sangat membatasi hak-hak mereka atas tanah, yaitu Hukum Kerangka Waktu (Marco Temporal).
“Menurut kami, tidak ada hambatan hukum untuk penetapan hak atas tanah. Yang ada adalah hambatan politik, yang kami harap dapat diatasi dengan Satuan Tugas ini, yang merupakan tuntutan dari gerakan adat, agar kita bisa benar-benar membuka kembali proses demarkasi tanah. Bukan hanya empat wilayah, bukan hanya 25 wilayah dengan perintah deklaratif yang sudah ditandatangani [already signed], tetapi agar kita bisa mengatasi masalah administratif dan politik untuk demarkasi tanah adat di negara ini,” kata Dinamam Tuxá, Koordinator Eksekutif APIB.
Menanggapi tuntutan utama dari APIB, pemerintah mengumumkan pembentukan satuan tugas pemerintah yang bertujuan untuk membuka proses penetapan hak atas tanah yang tertunda menunggu persetujuan presiden. Prioritas akan diberikan kepada empat wilayah kunci – termasuk Xukuru dan Morro dos Cavalos – yang masing-masing terperangkap dalam sengketa yang menunggu penyelesaian.
Satuan tugas tersebut, yang dipimpin oleh Menteri Guajajara, akan berkolaborasi dengan badan-badan pemerintah utama, termasuk Kantor Kepresidenan, Kementerian Kehakiman dan Keamanan Publik, Kementerian Pembangunan Agraria dan Pertanian Keluarga, Kantor Kejaksaan Agung (AGU), dan Yayasan Nasional Masyarakat Adat (Funai).
Gerakan masyarakat adat berkumpul untuk menentang RUU yang sangat membatasi hak-hak mereka dan proyek-proyek yang merugikan wilayah mereka.
Selama edisi ke-20 Acampamento Terra Livre, lebih dari 8.000 masyarakat adat yang berasal lebih dari 200 kelompok etnis memenuhi jalan-jalan Brasilia. Dalam nyanyian mereka, mereka menentang Teori Kerangka Waktu (Marco Temporal) dan proyek-proyek besar seperti Ferrogrão yang mengancam hak dan wilayah mereka.
Teori Kerangka Waktu adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa masyarakat adat hanya berhak mengklaim tanah yang mereka huni tepat pada tanggal 5 Oktober 1988, hari penetapan Konstitusi Brasil. Usulan ini tidak mengakui sejarah panjang masyarakat adat di negara ini dan tidak mempertimbangkan pemindahan paksa yang mereka alami selama masa kediktatoran Brasil di abad ke-20. Sebagai tanggapan, gerakan adat bersatu dengan argumen “Kerangka waktu kami adalah leluhur”.
Para pemimpin adat berjalan melalui Brasilia di samping sebuah truk besar yang dihias untuk mensimulasikan “kereta kematian”, sebagai tanda penolakan mereka terhadap proyek rel kereta Ferrogrão. Rute kereta baru ini akan memotong tanah suci adat di Amazon untuk memfasilitasi ekspor kedelai. Monokultur kedelai adalah salah satu penyebab utama deforestasi dan perampasan tanah, dan kereta ini hanya akan memperburuk keadaan.
