Masyarakat Adat Brasil bertemu dengan lebih dari belasan duta besar di Brasilia untuk menyerukan kepada pemerintah agar mendukung agenda mereka menuju COP30 dengan segera untuk menghentikan deforestasi dan kekerasan di tanah adat.
April 2024 – Gerakan masyarakat adat Brasil sedang mencari berbagai cara untuk memastikan COP30 mendatang ditandai dengan tindakan nyata di lapangan. Dalam pertemuan dengan lebih dari belasan kedutaan, mereka meminta pemerintah untuk berkomitmen menghentikan aktivitas ekstraktif negara mereka di tanah adat. Menurut Artikulasi Masyarakat Adat Brasil (APIB), saat negara ini bersiap menjadi tuan rumah COP30, perlu ada keseimbangan antara wacana dan tindakan nyata di lapangan.
Selama pertemuan, para pemimpin dari berbagai bioma di Brasil menyoroti keterkaitan antara invasi tanah dan kepentingan asing, khususnya kekerasan yang dialami komunitas akibat pemindahan paksa dan konfrontasi dengan perusahaan dan penjajah.
“Jangan menerima ekspor kedelai yang diwarnai dengan darah masyarakat adat. Jika suatu produk berasal dari tanah kami, itu adalah hasil dari serangan langsung terhadap kami dan dicemari oleh kekerasan,” kata Norivaldo Mendes dari suku Guarani Kaiowa, Koordinator Eksekutif Aty Guasu dan APIB. “Perusahaan tidak akan memberi tahu Anda dari mana kedelai itu berasal karena mereka tidak ingin kehilangan semua sumber daya yang disediakan tanah kami,” tambahnya.
Delegasi tersebut bertemu dengan perwakilan dari Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Norwegia, Selandia Baru, Swedia, Swiss, Inggris, Uni Eropa, serta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Masyarakat Adat Brasil. Ini adalah pertama kalinya APIB mengadakan pertemuan tunggal dengan badan diplomatik sebesar ini.
Di antara tuntutan dari kepemimpinan adat, mereka meminta pemerintah-pemerintah tersebut untuk mendukung partisipasi efektif masyarakat adat dalam COP30 dan memasukkan tujuan konkret untuk demarkasi tanah adat dalam pembaruan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) Brasil yang akan datang; menerapkan pembiayaan langsung kepada organisasi adat dengan menyesuaikan operasi, pemantauan, dan instrumen evaluasi mereka; serta memprioritaskan visi baru tentang infrastruktur yang menghormati Persetujuan Bebas, Sebelum, dan Berdasarkan Informasi serta tidak berdampak pada tanah adat – dengan tegas menuntut tidak adanya eksploitasi mineral atau minyak di wilayah mereka.
Para duta besar mendengar seruan untuk menuntut perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi terhadap alam dan penduduk di wilayah operasi mereka, serta berkomitmen untuk tidak membiayai atau mendukung proyek-proyek yang dicirikan sebagai pencucian hijau.
“Kami ingin mendorong pelacakan komoditas yang dijual ke Uni Eropa dan ekonomi besar di Global Utara, sehingga Anda bisa melihat mengapa kami terus-menerus menyerukan serangan perampasan tanah yang penuh kekerasan,” kata Dinamam Tuxa, Koordinator Eksekutif APIB.
Kepemimpinan juga mendorong debat tentang perluasan pertambangan sebagai respons terhadap krisis iklim dan proposal untuk pembangunan “berkelanjutan”. “Tidak ada gunanya datang ke Brasil mencari apa yang sudah habis di negara Anda,” kata Koordinator Eksekutif Kreta Kaingang, berbicara tentang proyek bahan bakar fosil dan pertambangan. “Kami tidak menentang pembangunan, tetapi kami tidak bisa menerima pembangunan yang didasarkan pada kematian masyarakat kami,” tambahnya.
Kepemimpinan Aliansi Global Komunitas Teritorial (GATC) bergabung dengan otoritas adat Brasil dalam pertemuan tersebut, sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam Acampamento Terra Livre (ATL) untuk memajukan agenda bersama menuju COP30 dan mengajak pemangku kepentingan lain bergabung dalam upaya mereka. Kehadiran mereka menunjukkan kerjasama antara masyarakat adat dan komunitas lokal di seluruh dunia.
“Atas nama masyarakat adat dalam aliansi kami, kami ingin pemerintah bergabung dengan kami untuk menjadikan COP30 titik balik bersejarah dalam menghadapi krisis iklim dunia. Jika kita tidak bersatu, mungkin kita harus menulis buku sejarah tentang bagaimana umat manusia gagal hidup berdampingan dengan bumi,” kata Rukka Sombolinggi, yang mewakili masyarakat adat Indonesia dan GATC.
Perwakilan dari kedutaan mengakui peran penjaga yang dijalankan masyarakat adat di wilayah mereka dan berjanji untuk terus berdialog dengan APIB menuju COP30. Mereka juga berbicara tentang proyek-proyek yang sedang berjalan dan niat untuk terus berinvestasi serta terhubung dengan komunitas. Banyak yang berjanji untuk bekerja sama dengan organisasi adat dan pemerintah Brasil untuk mempercepat demarkasi dan perlindungan efektif tanah adat, menjamin otonomi masyarakat, dan memperkuat tata kelola teritorial.